Warga Adat Maluku Klarifikasi Dukungan Terhadap TNI Setelah Blokade Jalan

Warga adat Negeri Kaibobo yang terletak di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, menggelar aksi blokade jalan sebagai respons terhadap proses pembangunan Batalion TNI Kodam XVI Pattimura. Aksi ini mencerminkan dukungan mereka terhadap pembangunan, namun sekaligus mengekspresikan keberatan atas keterlibatan desa lain dalam klaim tanah yang mereka anggap milik mereka.

Raja Negeri Kaibobo, Alex Kuhuwael, menegaskan bahwa blokade jalan yang dilakukan oleh warga dan tetua adat merupakan bentuk protes terhadap keterlibatan Negeri Eti dalam penguasaan lahan yang mereka sebut ‘tala batai.’ Meskipun demikian, ia menegaskan dukungan mereka terhadap pembangunan Batalion TNI yang dianggap menguntungkan masyarakat lokal.

Pemblokiran Jalan sebagai Bentuk Protes dan Dukungan Bersyarat

Pemblokiran jalan tersebut dilakukan dengan menempatkan batang pohon besar yang menutupi akses transportasi, sehingga menghambat mobilitas di Pulau Seram. Aksi ini bukanlah penolakan terhadap keberadaan Batalion TNI, melainkan sekadar menegaskan keberatan mereka terhadap klaim batas wilayah oleh Negeri Eti.

Menurut Alex, warga adat ingin agar suara mereka didengar dan masalah tapal batas bisa diselesaikan melalui dialog. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung keterlibatan Negeri Eti yang mereka anggap merugikan hak-hak mereka atas tanah tersebut.

Meskipun pemblokiran bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, Raja Kaibobo menjelaskan bahwa tindakan ini adalah langkah terakhir untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dan saran dari warga adat sebelum melanjutkan pembangunan.

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Tanah

Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Asri Arman, segera merespons aksi tersebut dengan menemui masyarakat. Ia berjanji untuk menyelesaikan isu terkait lahan dengan melibatkan semua pihak, termasuk kepala desa yang bersangkutan. Dialog menjadi langkah yang dinilai penting untuk mencari jalan keluar dalam konflik ini.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta agar warga tidak melakukan aksi serupa di masa mendatang, karena hal itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama yang membutuhkan akses medis. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan dialogis untuk kepentingan bersama.

Asri Arman menegaskan bahwa setiap usulan dari masyarakat akan ditampung dan dibahas dalam forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ia berharap konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa perlu mengganggu ketentraman warga lainnya.

Harapan Warga Adat terhadap Pembangunan Batalion TNI

Meski ada perbedaan pendapat terkait klaim wilayah, warga Negeri Kaibobo secara umum mendukung rencana pembangunan Batalion TNI. Mereka percaya bahwa kehadiran Batalion TNI akan membawa manfaat tidak hanya bagi keamanan tetapi juga untuk pengembangan ekonomi dan sosial setempat.

Batalion TNI dianggap sebagai peluang bagi generasi muda untuk bergabung dalam angkatan bersenjata, yang akan membuka lebih banyak kesempatan kerja di masa depan. Dengan adanya dukungan terhadap program ini, masyarakat berharap bisa mendapatkan pelatihan dan peluang keberdayaan lain yang berkelanjutan.

Alex Kuhuwael menambahkan bahwa mereka ingin agar pembangunan ini dilakukan dengan menghormati hak-hak adat yang ada. Kesepakatan yang jelas dan transparan menjadi kunci untuk mencegah bentrokan serupa di kemudian hari.

Aksi Kompromi dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah

Melihat situasi yang terjadi, penting bagi semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kompromi menjadi kata kunci dalam menyelesaikan kontradiksi antara hak adat dan pembangunan yang diinginkan pemerintah.

Pihak pemerintah diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih sensitif kepada masyarakat adat, agar pembangunan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga menghargai budaya dan tradisi lokal. Dalam hal ini, mendengarkan aspirasi masyarakat menjadi sangat esensial.

Selain itu, pihak terkait harus menjaga komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga masyarakat dan pemerintah lokal. Dengan cara ini, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dapat terjalin dengan lebih baik, sehingga semua pihak merasa diuntungkan.